Luwuk, BMPR Sulteng — Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri Rapat Koordinasi tentangOptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Minggu (24/8).
Rapat yang digelar di salah satu Hotel Kabupaten Luwuk tersebut bertujuan untuk membahas strategi peningkatan PAD melalui pengelolaan berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan, seperti Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Pajak Alat Berat, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas BMPR Sulteng Dr. Ir. Faidul Keteng, ST., M.Si., MT., IPU. menyampaikan pentingnya sinergi antar instansi dalam pengawasan dan pengelolaan potensi pajak dari sektor pertambangan. “Kegiatan pertambangan tidak hanya berdampak pada infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah jika dikelola dengan baik,”
Ia juga menyampaikan terkait laporan - laporan masyarakat terhadap perlintasan-perlintasan yang saat ini digunakan oleh pengusaha-pengusaha tambang yang melintas dijalan Provinsi yang dibiayai oleh Pajak Masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yakni yang belum mengurus izin perlintasan dijalan Provinsi, agar segera mengajukan kepada kami tekait izin perlintasan. Pada dasarnya kami mendukung sepenuhnya usaha yang bapak/ibu jalani, akan tetapi kami ingin semuanya tertata rapi sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan yang berlaku. Ujar Kadis BMPR
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), turut dihadiri oleh instansi terkait lainnya. Seluruh peserta sepakat untuk memperkuat kolaborasi guna meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha pertambangan terhadap kewajiban pajak daerah.
Dengan optimalisasi dari sektor-sektor tersebut, diharapkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD Sulawesi Tengah dapat meningkat signifikan dan berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah ini.
