Morowali Utara, BMPR Sulteng — Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri pertemuan kerja antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, dan Asosiasi Pengusaha Tambang (ASPETA) yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali Utara. Rabu (20/8)

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., ini mengusung tema "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat melalui Program 9 BERANI", yang menjadi program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.

Gubernur Sulawesi Tengah dalam arahannya menyampaikan; Perlu penanganan yang serius dari Pihak Penambang untuk menjaga kelestarian lingkungan di daerah  Morowali dan Morut; PAD  dalam hal ini pajak tambang dan pajak  kendaraan belum dimaksimalkan oleh ASPETA Asosiasi Pengusaha Tambang (merubah Plat DN atau bayar retribusi penggunaan jalan) ke Kabupaten dan Provinsi; Penggunaan BBM, tidak bayar pajak atau bayar ditempat lain, dan  500 Milyar hasil temuan BPKP; Pajak Air Permukaan merupakan kewenangan provinsi dan bagi hasil ke kabupaten, dalam aktivitas penambangan; Forum CSR, semua pengusaha tambang untuk memporsikan pembiayaan kegiatan kepada lingkungan masyarakat khususnya Morowali dan Morut, baik kesehatan,. pendidikan dll, serta  masuk dalam batang tubuh anggaran APBD provinsi atau kabupaten dan masuk dalam lembaran negara; Jalan,  ada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, ada 13 km yang rusak berat ruas ganda ganda,  anggaran APBD 2025 1 km dana 7,8 M, sisanya disarankan ke penambang untuk berbagi tugas melaksanakan peningkatan jalan provinsi.

Pertemuan ini juga menjadi forum penting untuk mendengar aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara serta masukan dari ASPETA terkait peran dunia usaha dalam mendukung program pembangunan daerah.

Bupati Morowali Utara dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kehadiran OPD Provinsi, termasuk Dinas BMPR, serta komitmen ASPETA dalam mendukung pembangunan daerah. Ia berharap pertemuan ini menjadi langkah awal yang konkret menuju sinergi yang lebih kuat antara semua pihak.

Kepala Dinas BMPR Sulteng Dr. Ir. Faidul Keteng, ST., M.Si., MT.,  menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan sektor swasta, khususnya pelaku usaha di bidang pertambangan, dalam memperkuat infrastruktur wilayah dan mendukung pengembangan kawasan secara berkelanjutan.

Hadir pada pertemuan tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, jajaran Pejabat Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Morowali Utara, unsur Forkopimda, seluruh kepala OPD dari Provinsi maupun Kabupaten, serta Asosiasi Pengusaha Tambang (ASPETA).

Pertemuan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan kesepahaman bersama terkait rencana tindak lanjut pembangunan infrastruktur dengan perusahaan tambang di wilayah Morowali Utara..