Palu, BMPR Sulteng— Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Rusmiadi, ST., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dan dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Fahrudin D. Yambas, S.Sos., M.Si,. Kamis (7/8)

Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai upaya penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara di wilayah Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari instansi vertikal, perangkat daerah terkait, serta unsur Forkopimda.

Dalam kesempatan tersebut, ada beberapa Isu Strategis yang menjadi pokok pembahasan diantaranya; Kesesuain Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD) dengan Renduk/RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran; Posisi Strategis Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai pintu gerbang lalu lintas laut Internasional, dalam konteks penguatan ekonomi dan juga pengamanan wilayah; Kebutuhan Infrastruktur pendukung di Kecamatan Prioritas Perbatasan (KPP) dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT); serta Isu-isu lainnya terkait program pembangunan perbatasan negara.